Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Sosialisasi Permenkumham No 5 Tahun 2023

SEMARANG - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bersama Biro Keuangan Sekretariat Jendral menggelar kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan bertempat di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kamis (21/09/2023).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Badiklat Kaswo, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Anna Ernita serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN Maria Titik Sumiyati.

Baca juga: Di UPT Eks Karesidenan Surakarta, Karoren dan Karo Keuangan Harapkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Yang Lebih Baik

Kegiatan ini turut dihadiri peserta yang didominasi Pengelola Keuangan dan Bendahara pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Baca juga: Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan di seluruh UPT Jawa Tengah.

"Saya berharap rekan-rekan dapat menyerap ilmu dengan baik sehingga mampu mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, " ujarnya.

Baca juga: Lapsustik Purwokerto Ikuti Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2022

Senada dengan Hajrianor, Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto pun berharap kegiatan pembinaan ini dapat menghasilkan generasi muda pengelola keuangan yang unggul.

"Kepada seluruh peserta, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bertugas di Kemenkumham, " katanya.

Baca juga: Kalapas Cilacap Ikuti penyusunan pagu indikatif anggaran 2023

"Mari kita bawa Kemenkumham ini dengan SDM yang mumpuni, " sambungnya.

Lebih lanjut Wisnu mengatakan maksud dan tujuan digelarnya kegiatan pada hari ini.

Baca juga: Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Sebesar Rp45 Triliun

"Pembinaan ini bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan keuangan di Kemenkumham yang mengerti dan memahami ketentuan terbaru terkait keuangan, ” tuturnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim dari Biro Keuangan. Para peserta yang hadir mendapatkan materi terkait tata cara pembayaran APBN, sosialisasi Permenkumham No. 5 tahun 2023, dan evaluasi pengendalian intern atas laporan keuangan (PIPK).

(N.Son/***)